Upah Minimum Sektoral: Beda UMSP dan UMSK, Aturan, Tenggat Penetapan 2027, dan Contoh Besarannya
Upah minimum sektoral terdiri atas UMSP dan UMSK, dan nilainya wajib di atas UMP atau UMK. Ini beda keduanya, tenggat penetapan 2027 menurut PP 49/2025, contoh besaran 2026 dari Jawa Barat dan Banten, serta cara cek apakah perusahaanmu terkena.
Berita.co – Upah minimum sektoral adalah upah minimum khusus untuk sektor usaha tertentu, dan nilainya wajib lebih tinggi dari UMP atau UMK di wilayah yang sama.
Menurut PP 49/2025, upah minimum terdiri atas empat jenis, yaitu UMP, UMK, upah minimum sektoral provinsi (UMSP), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).
Hingga akhir Oktober 2026, besaran UMSP dan UMSK 2027 belum ditetapkan, jadi artikel ini berisi aturan, tenggat, dan contoh besaran tahun 2026. Kalau kamu belum paham dasar UMP dan UMK, baca dulu penjelasan UMP adalah supaya istilahnya tidak tertukar.
Perbedaan UMSP dan UMSK
Perbedaan keduanya ada pada wilayah, sifat kewajiban gubernur, dan upah minimum yang menjadi patokan. Tabel berikut merangkum ketiganya dari ketentuan PP 49/2025.
| Aspek | UMSP | UMSK |
|---|---|---|
| Wilayah berlaku | Provinsi | Kabupaten/kota |
| Sifat penetapan | Gubernur wajib menetapkan | Gubernur dapat menetapkan |
| Patokan nilai | Lebih tinggi dari UMP | Lebih tinggi dari UMK |
| Pasal acuan | Pasal 35A ayat (1) dan Pasal 35C ayat (1) | Pasal 35F ayat (1) dan Pasal 35H ayat (1) |
Pertanyaan soal beda UMSK dan UMK sering muncul karena keduanya sama-sama berlaku di kabupaten/kota. UMK menjadi batas bawah umum di wilayah itu, sedangkan UMSK hanya mengikat sektor tertentu dan nilainya harus di atas UMK.
Sektor tertentu juga tidak dipilih sembarangan oleh pemerintah daerah. Pasal 35B ayat (2) mensyaratkan sektor itu tercatat dalam KBLI 5 digit, memiliki lebih dari 1 perusahaan skala menengah atau besar, dan punya risiko kerja yang berbeda dari sektor lain.
Kriteria yang sama dipakai untuk UMSK menurut Pasal 35G ayat (2). Artinya, sektor yang masuk UMSK di satu kabupaten tetap harus lolos tiga syarat tadi, bukan sekadar usulan satu pihak.
Dasar hukum dan perubahannya
Upah minimum sektoral sempat dihilangkan dari UU 6/2023 tentang Cipta Kerja, lalu dihidupkan lagi lewat putusan Mahkamah Konstitusi.
Menurut Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 tertanggal 31 Oktober 2024, amar angka 12 memaknai bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral di provinsi dan dapat menetapkannya untuk kabupaten/kota.
PP 49/2025 yang ditetapkan 17 Desember 2025 kemudian mengatur teknisnya, mulai dari kriteria sektor sampai tenggat penetapan. Nilai UMSP dihitung memakai formula Pasal 26, dan nilai alfa di dalam formula itu berasal dari dewan pengupahan provinsi sesuai Pasal 35C ayat (2).
Perubahan berikutnya datang dari level undang-undang. Menurut pemberitaan, DPR menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna 6 Oktober 2026.
Daftar undang-undang tahun 2026 di JDIH BPK hanya memuat UU Nomor 1 sampai 5 Tahun 2026, sehingga UU baru itu belum bernomor. Selama belum diundangkan, PP 36/2021 sebagaimana diubah PP 49/2025 tetap menjadi acuan penetapan upah minimum sektoral untuk 2027.
Kenaikan upah minimum juga sering dibahas bersama angka inflasi tahunan. Kalau kamu ingin memahami angka itu sebelum menyusun anggaran gaji, baca penjelasan tentang apa itu inflasi.
Kapan UMSP dan UMSK 2027 ditetapkan?
Aturan tidak memberi tanggal tetap untuk UMSP dan UMSK, melainkan tenggat yang dihitung dari penetapan UMP dan UMK.
Pasal 29 ayat (1) PP 36/2021 sebagaimana diubah PP 51/2023 menetapkan UMP paling lambat 21 November, sedangkan Pasal 35 ayat (2) PP 49/2025 menetapkan UMK paling lambat 25 November.
UMSP ditetapkan paling lambat 5 hari setelah UMP sesuai Pasal 35E ayat (1), dan UMSK paling lambat 5 hari setelah UMK sesuai Pasal 35J ayat (1). Keduanya berlaku mulai 1 Januari, sehingga UMSP dan UMSK yang ditetapkan pada akhir 2026 berlaku 1 Januari 2027.
Tabel di bawah menyandingkan tenggat aturan, tanggal paling lambat untuk 2027 hasil hitungan penulis, dan jadwal yang disebut serikat buruh. Hitungan penulis memakai asumsi UMP dan UMK ditetapkan tepat di hari tenggat, jadi tanggal sebenarnya bisa lebih awal.
| Jenis | Tenggat menurut aturan | Paling lambat untuk 2027 (hitungan penulis) | Jadwal versi KSPI (belum keputusan pemerintah) |
|---|---|---|---|
| UMP | Paling lambat 21 November | 21 November 2026 (Sabtu) | Di luar cakupan tabel ini |
| UMSP | Paling lambat 5 hari setelah UMP | 26 November 2026 (Kamis) | Dijadwalkan 10 November 2026 |
| UMK | Paling lambat 25 November | 25 November 2026 (Rabu) | Dijadwalkan 10 November 2026 |
| UMSK | Paling lambat 5 hari setelah UMK | 30 November 2026 (Senin) | Dijadwalkan 10 November 2026 |
Menurut pemberitaan, Presiden KSPI Said Iqbal menyebut UMK dan upah minimum sektoral dijadwalkan ditetapkan 10 November 2026. Tanggal itu adalah jadwal versi serikat buruh dan belum menjadi keputusan pemerintah, jadi tenggat dalam PP tetap menjadi pegangan utama.
Satu detail lagi penting untuk HRD yang menyusun kalender payroll. Pasal 35E ayat (2) menggeser tenggat UMSP yang jatuh pada hari Minggu atau hari libur menjadi 1 hari setelahnya.
Contoh besaran dari Keputusan Gubernur 2026
Contoh paling mudah dibaca datang dari Jawa Barat, karena UMP dan UMSP 2026 ditetapkan dalam dua keputusan terpisah. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.859-Kesra/2025 menetapkan UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2.317.601,00.
Keputusan gubernur tentang UMSP Jawa Barat 2026 yang ditetapkan 23 Desember 2025 memasang angka Rp2.339.995,00 untuk 12 KBLI sektor konstruksi skala menengah dan besar. Selisih keduanya Rp22.394 menurut hitungan penulis, angka kecil yang tetap wajib masuk struktur gaji perusahaan konstruksi yang tercakup.
| Jenis upah minimum Jawa Barat 2026 | Cakupan | Besaran |
|---|---|---|
| UMP | Seluruh provinsi | Rp2.317.601,00 |
| UMSP | 12 KBLI konstruksi, skala menengah dan besar | Rp2.339.995,00 |
| Selisih (hitungan penulis) | UMSP dikurangi UMP | Rp22.394 |
Banten memberi contoh UMSK yang membagi sektor ke beberapa tingkatan. Keputusan Gubernur Banten 704/2025 tertanggal 24 Desember 2025 menetapkan UMSK 2026 Kabupaten Serang sebesar Rp5.345.521,19 untuk Sektor I dan Rp5.290.521,19 untuk Sektor II.
Jadi kalau kamu mencari gaji sektor 1, angka yang dimaksud adalah UMSK Sektor I di lampiran keputusan gubernur wilayahmu, misalnya Rp5.345.521,19 untuk Kabupaten Serang. Keputusan Banten itu juga menyebut UMSK berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, dan perusahaan yang tidak mampu membayar diarahkan ke perundingan bipartit.
Cara cek apakah perusahaanmu terkena
Kewajiban membayar upah minimum sektoral tidak otomatis berlaku untuk semua perusahaan yang usahanya terlihat mirip. Empat hal ini yang paling menentukan perusahaanmu terkena atau tidak, dan hasil akhirnya tetap mengikuti isi keputusan gubernur di wilayahmu.
- Cocokkan KBLI 5 digit perusahaanmu dengan daftar KBLI di lampiran keputusan gubernur UMSP atau UMSK. Contoh Jawa Barat 2026 hanya mencakup 12 KBLI konstruksi, jadi usaha di luar daftar itu tetap memakai UMP atau UMK.
- Cek skala usaha perusahaanmu. Pasal 36 ayat (1) PP 36/2021 mengecualikan usaha mikro dan kecil dari ketentuan upah minimum, dan UMSP Jawa Barat 2026 secara tegas menyasar skala menengah dan besar.
- Cek masa kerja tiap pekerja. Pada UMSK Banten 2026, upah minimum sektoral berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.
- Baca ketentuan bipartit bila keputusan gubernur mengaturnya. Banten 2026 membuka jalur perundingan bipartit untuk perusahaan yang tidak mampu membayar UMSK.
Kalau keempat hal itu cocok dengan kondisi perusahaanmu, anggap perusahaanmu terkena dan siapkan selisihnya di anggaran gaji. Artikel ini membaca aturan untuk kebutuhan perencanaan biaya, jadi untuk sengketa atau kasus khusus kamu tetap perlu konsultasi dengan dinas ketenagakerjaan atau penasihat hukum.
Sambil menunggu keputusan gubernur 2027, langkah paling aman untuk HRD adalah menganggarkan gaji sektor tercakup di atas UMP atau UMK. Kalau perusahaanmu masuk KBLI yang tercantum di keputusan 2026, siapkan ruang kenaikan untuk UMSP atau UMSK, dan kalau tidak masuk, UMP atau UMK tetap menjadi batas bawahnya.
Selain upah, HRD juga perlu memahami perlindungan pekerja ketika terjadi PHK. Penjelasan manfaat dan syaratnya ada di artikel JKP BPJS Ketenagakerjaan.
