UMP 2027: Status Penetapan, Aturan, Pengumuman, dan Cara Kenaikannya Dihitung
UMP 2027 belum ditetapkan, dan dua pejabat Kemnaker menyebut dasar hitung yang berbeda. Simak status aturannya, tenggat pengumuman menurut PP, dan contoh hitungan rumus PP 49/2025.
Berita.co – Hingga pernyataan Menteri Ketenagakerjaan pada 21 Oktober 2026, belum ada UMP 2027 yang ditetapkan, dan dua pejabat Kemnaker menyebut dasar hitung yang berbeda. Kalau kamu pekerja baru atau staf HRD yang sedang menyusun anggaran gaji, pegangan yang bisa dipakai adalah status aturan, tenggat pengumuman, dan cara kenaikannya dihitung.
Menurut PP Nomor 51 Tahun 2023, UMP ditetapkan paling lambat 21 November dan berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya. Pengertian UMP dan bedanya dengan UMK sudah dibahas di penjelasan UMP adalah, jadi artikel ini tidak mengulang definisinya.
Mana yang sudah pasti dan yang belum soal UMP 2027
Menurut Katadata, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker pada 6 Oktober 2026 menyatakan “penghitungan upah minimum 2027 masih pakai PP”. Menurut CNN Indonesia, Menaker pada 21 Oktober 2026 menyatakan “Formulanya mengacu ke undang-undang yang baru”, lewat pembahasan di LKS Tripnas dan Dewan Pengupahan Nasional sebelum gubernur menetapkan.
Kedua pernyataan itu ditulis berdampingan karena belum ada dokumen resmi yang memutuskan dasar mana yang dipakai. Tabel berikut merangkum status tiap hal yang paling sering ditanyakan soal UMP 2027.
| Hal | Status | Dasar |
|---|---|---|
| Aturan pengupahan PP 49/2025 | Sudah berlaku sejak 17 Desember 2025 | Catatan status PP di JDIH BPK |
| RUU Pelindungan Ketenagakerjaan | Sudah disetujui Rapat Paripurna DPR pada 6 Oktober 2026 | Persetujuan DPR |
| Nomor UU Pelindungan Ketenagakerjaan | Belum ada, daftar UU 2026 baru memuat UU Nomor 1 sampai 5 Tahun 2026 | Daftar UU 2026 di JDIH BPK |
| Salinan resmi UU untuk serikat buruh | Belum diterima per 21 Oktober 2026 | Keterangan serikat buruh |
| Formula UMP 2027 | Belum diputuskan, ada dua pernyataan berbeda | Dirjen PHI dan Jamsos (6 Oktober 2026) dan Menaker (21 Oktober 2026) |
| Angka UMP 2027 per provinsi | Belum diumumkan | Belum ada Keputusan Gubernur untuk UMP 2027 |
Basis data JDIH BPK mencatat PP 49/2025 berlaku sejak 17 Desember 2025, dan daftar undang-undang 2026 di basis data yang sama baru memuat UU Nomor 1 sampai 5 Tahun 2026. Menurut Okezone, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada 6 Oktober 2026.
Serikat buruh pada 21 Oktober 2026 menyatakan belum menerima salinan resmi undang-undang tersebut. Selama nomornya belum terbit, artikel ini menyebut aturan itu dengan namanya saja.
Kapan UMP 2027 diumumkan?
Tenggat resmi pengumuman upah minimum mengikuti PP 36/2021 sebagaimana diubah PP 51/2023 dan PP 49/2025. Tenggat UMK, upah minimum sektoral provinsi (UMSP), dan masa peralihan tercantum di PP Nomor 49 Tahun 2025, sedangkan tenggat UMP tetap mengikuti ketentuan PP 51/2023.
Presiden KSPI Said Iqbal menyebut jadwal UMP pada 1 November 2026 serta UMK dan upah sektoral pada 10 November 2026. Tanggal versi KSPI itu bukan tenggat yang tertulis di PP, jadi tabel di bawah menaruhnya di kolom terpisah.
| Jenis | Tenggat menurut PP | Jadwal menurut KSPI |
|---|---|---|
| UMP | Paling lambat 21 November 2026, jatuh pada Sabtu, dan maju 1 hari bila tenggat jatuh pada Minggu atau hari libur | 1 November 2026 |
| UMSP | Paling lambat 5 hari setelah UMP ditetapkan | 10 November 2026 (upah sektoral) |
| UMK | Paling lambat 25 November 2026 | 10 November 2026 |
| Mulai berlaku | 1 Januari 2027 | Tidak disebut |
Tenggat bisa bergeser lewat ketentuan peralihan, dan itu pernah terjadi pada penetapan UMP 2026. Ketentuan peralihan PP 49/2025 memberi tenggat UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025, lebih dari sebulan setelah tanggal 21 November yang biasa berlaku.
Bagi staf HRD, tanggal yang aman dipakai untuk perencanaan adalah tenggat di PP, bukan jadwal yang beredar di media. Kalau pemerintah menerbitkan ketentuan peralihan baru untuk UMP 2027, tenggat di tabel itu bisa ikut berubah.
Begitu UMP 2027 berlaku, upah lembur pekerja yang gajinya setara upah minimum ikut dihitung dari angka yang baru. Rumus dan contoh hitungannya dibahas di panduan cara menghitung lembur.
Cara kenaikan UMP dihitung
Rumus di PP 49/2025 Pasal 26 menghitung upah minimum tahun berikutnya dari upah minimum tahun berjalan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel alfa. Bentuknya UM(t+1) = UM(t) + (inflasi + pertumbuhan ekonomi x alfa) x UM(t).
Nilai alfa berada di rentang 0,50 sampai 0,90 dan ditentukan lewat pembahasan dewan pengupahan. Kalau hasil penyesuaiannya 0 atau negatif, upah minimum tidak turun dan tetap sama dengan tahun berjalan.
Contoh berikut memakai angka rekaan penulis, bukan data BPS dan bukan perkiraan UMP 2027 provinsi mana pun. Anggap upah minimum tahun berjalan Rp3.000.000, inflasi 2%, dan pertumbuhan ekonomi 4%.
| Komponen | Alfa 0,5 | Alfa 0,9 |
|---|---|---|
| Upah minimum tahun berjalan | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 |
| Inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) | 2% + 2% = 4% | 2% + 3,6% = 5,6% |
| Kenaikan | Rp120.000 | Rp168.000 |
| Upah minimum tahun berikutnya | Rp3.120.000 | Rp3.168.000 |
Selisih alfa 0,5 dan 0,9 dalam contoh ini Rp48.000 per bulan per pekerja, angka yang terasa besar kalau dikalikan jumlah karyawan dan 12 bulan. Kalau asumsimu beda, hasilnya ikut berubah.
Besar persentase kenaikan UMP 2027 belum diumumkan oleh pemerintah maupun gubernur. Kalau aturan PP yang dipakai, besarnya bergantung pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa yang dipilih, sedangkan rincian formula versi undang-undang baru belum tersedia karena undang-undangnya belum bernomor.
Komponen inflasi di rumus ini lebih mudah dipahami lewat penjelasan inflasi adalah. Kenaikan upah yang lebih kecil dari inflasi berarti daya beli kamu tidak bertambah.
Angka resmi yang bisa dipakai sebagai pembanding adalah UMP 2026. Menurut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/504 Tahun 2025, UMP Jawa Tengah 2026 sebesar Rp2.327.386,07 dan keputusannya ditetapkan pada 24 Desember 2025.
Nilai itu berlaku sebagai upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Bagi HRD, UMP 2026 di provinsimu adalah titik awal UM(t) saat kamu memasukkan skenario ke rumus di atas.
Upah bulanan juga menjadi dasar hitungan pesangon ketika terjadi PHK, jadi kenaikan UMP ikut memengaruhi nilainya bagi pekerja yang gajinya setara upah minimum. Tabel masa kerja, pengali, dan contoh hitungannya ada di panduan pesangon PHK.
Jika UU Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku
Undang-undang ketenagakerjaan baru ini lahir dari perintah Mahkamah Konstitusi. Menurut ikhtisar Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diucapkan 31 Oktober 2024, pembentuk undang-undang diminta menyusun UU ketenagakerjaan baru paling lama 2 tahun.
Dirjen PHI dan Jamsos juga menyebut ketentuan upah di UU baru berlaku 1 tahun sejak diundangkan, sementara Menaker menyebut kebutuhan hidup layak (KHL) dibahas di Dewan Pengupahan Nasional. Dua keterangan itu belum bisa dicocokkan dengan teks undang-undangnya karena salinan resminya belum diterima serikat buruh.
Kalau kamu mengurus payroll, saran penulis adalah menyiapkan beberapa skenario anggaran, misalnya alfa 0,5, 0,7, dan 0,9, sambil menunggu Keputusan Gubernur. Ini penilaian praktis penulis, bukan ketentuan resmi, dan skenario yang paling dekat tinggal disesuaikan begitu angka provinsimu terbit.
Kalau UMP 2027 provinsimu sudah ditetapkan lewat Keputusan Gubernur, angka itulah yang berlaku mulai 1 Januari 2027. Kalau belum, pakai tenggat PP dan contoh hitungan di atas sebagai dasar perencanaan, bukan angka atau jadwal yang belum resmi.
Kenaikan upah minimum sering dibahas bersamaan dengan risiko PHK dan perlindungannya. Hak manfaat bagi pekerja yang terkena PHK dijelaskan di panduan JKP BPJS Ketenagakerjaan.
