UMP Adalah: Pengertian, Beda UMK dan UMR, dan Aturan UMP 2027
UMP adalah batas bawah gaji bulanan di satu provinsi. Simak bedanya dengan UMK dan UMR, formula hitungnya, tenggat 21 November, dan aturan yang dipakai untuk UMP 2027.
Berita.co – UMP adalah upah bulanan terendah yang wajib dibayar pengusaha di satu provinsi, dan angkanya ditetapkan gubernur setiap tahun. Kalau kamu pekerja baru atau pemilik usaha kecil, angka ini jadi batas bawah gaji sebelum kamu menghitung tunjangan, lembur, dan potongan seperti PPh 21.
Pertanyaan berikutnya biasanya soal aturan mana yang berlaku untuk UMP 2027. Jawabannya masih Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, belum UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang disetujui DPR pada Oktober 2026.
Pengertian UMP
Upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Pasal 23 aturan itu juga melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
Artinya, komponen yang dihitung untuk memenuhi UMP hanya upah pokok dan tunjangan tetap, bukan tunjangan yang besarnya berubah setiap bulan.
Buat pemilik usaha, cara paling aman adalah memastikan gaji pokok plus tunjangan tetap sudah menyentuh angka UMP.
Merujuk PP Nomor 51 Tahun 2023, upah minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih diupah berdasarkan struktur dan skala upah, sedangkan pekerja dengan kualifikasi tertentu boleh diberi upah di atas upah minimum.
Beda UMP, UMK, UMR, dan Upah Minimum Sektoral
Dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, jenis upah minimum terdiri dari upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu, upah minimum sektoral provinsi, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
Singkatannya UMP, UMK, UMSP, dan UMSK, dan empat istilah ini yang dipakai dalam aturan yang berlaku.
UMR tidak ada di daftar itu, jadi istilah ini sebaiknya dibaca sebagai sebutan lama yang masih sering muncul di percakapan sehari-hari. Kalau kamu menemukan tulisan UMR, cek apakah yang dimaksud UMP provinsi atau UMK kabupaten/kota tempat kamu bekerja.
Pasal 31 PP Pengupahan yang diubah PP 51/2023 mengatur bahwa UMK ditetapkan setelah UMP. Penetapan UMK hanya dilakukan bila hasil hitungnya lebih tinggi dari UMP, jadi UMK yang berlaku memang berada di atas UMP provinsinya.
Bagi pekerja, perbedaan ini menentukan angka mana yang jadi acuan gajimu. Kalau kabupaten/kota tempat kamu bekerja punya UMK, angka UMK itu yang dipakai, bukan UMP provinsi.
Cara UMP Dihitung
PP 49/2025 memakai satu formula untuk menghitung kenaikan upah minimum. Formulanya UM(t+1) = UM(t) + (inflasi + pertumbuhan ekonomi x alfa) x UM(t), dengan UM(t) sebagai upah minimum tahun berjalan.
Nilai alfa berada di rentang 0,50 sampai 0,90 dan ditentukan oleh dewan pengupahan. Kalau hasil hitungnya 0 atau negatif, upah minimum tahun berikutnya sama dengan upah minimum tahun berjalan.
Formula ini juga bukan pilihan bagi daerah, karena gubernur wajib menetapkan UMP setiap tahun. Bagian yang paling terasa dampaknya ke biaya adalah alfa, sebab rentangnya cukup lebar.
Supaya formulanya terasa konkret, berikut contoh hitung ilustrasi dengan angka asumsi, bukan angka UMP provinsi mana pun. Misalkan UMP tahun berjalan Rp3.000.000, inflasi 2,5%, dan pertumbuhan ekonomi 5%.
| Alfa (asumsi) | Persentase kenaikan | Kenaikan per bulan | UMP tahun berikutnya |
|---|---|---|---|
| 0,50 | 5,0% | Rp150.000 | Rp3.150.000 |
| 0,70 | 6,0% | Rp180.000 | Rp3.180.000 |
| 0,90 | 7,0% | Rp210.000 | Rp3.210.000 |
Selisih antara alfa terendah dan tertinggi dalam contoh ini Rp60.000 per pekerja per bulan, atau Rp7.200.000 setahun untuk 10 pekerja. Kalau asumsimu beda, hasilnya ikut berubah, jadi ganti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa dengan angka resmi provinsimu.
Pelajari juga bagaimana pesangon PHK dihitung disini supaya lebih prepare tentang kemgunkinan apa yang akan terjadi ke depannya.
Kapan UMP Ditetapkan dan Berlaku
Pasal 29 PP Pengupahan yang diubah PP 51/2023 mengatur UMP diumumkan paling lambat 21 November dan berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya. Kalau 21 November jatuh pada hari Minggu atau hari libur, pengumumannya maju 1 hari.
Untuk jenis lain, PP 49/2025 mengatur UMK diumumkan paling lambat 25 November dan UMSP paling lambat 5 hari setelah UMP ditetapkan. Khusus UMP 2026, aturan peralihan memberi tenggat paling lambat 24 Desember 2025, jadi jadwal tahun itu berbeda dari jadwal normal.
Besaran UMP tiap provinsi berbeda karena gubernur menetapkannya per provinsi dengan formula di atas. Kalau kamu mencari angka rupiah untuk provinsimu, pegang angka yang diumumkan gubernur setempat, bukan angka perkiraan yang beredar sebelum tanggal pengumuman.
Aturan yang Dipakai untuk UMP 2027
Dasar hukum UMP 2027 adalah PP 36/2021 sebagaimana diubah PP 51/2023 dan PP 49/2025. PP 49/2025 ditetapkan dan mulai berlaku pada 17 Desember 2025.
Menurut laporan Okezone, Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Undang-undang ini belum tercatat sebagai UU bernomor di basis data peraturan resmi, jadi ketentuan upahnya belum bisa dirujuk pasal per pasal.
Tercatat juga di dalam laporan bahwa Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan penghitungan upah minimum 2027 masih memakai PP. Ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan disebut berlaku 1 tahun sejak diundangkan, sehingga UMP 2027 tetap dihitung dengan formula PP 49/2025.
Kalau kamu pekerja, pegang formula PP sebagai acuan gaji 2027, dan pelajari juga hakmu di luar gaji bulanan seperti cara klaim JHT. Kalau kamu pemilik usaha, anggarkan biaya tenaga kerja 2027 dengan formula PP, lalu cek ulang bila UU Pelindungan Ketenagakerjaan sudah diundangkan atau terbit aturan pelaksana.
Pengecualian untuk Usaha Mikro dan Kecil
Pasal 36 PP 36/2021 mengecualikan usaha mikro dan kecil dari ketentuan upah minimum. Upah di usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
Kesepakatan itu tetap punya batas bawah, yaitu paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi di tingkat provinsi. Nilainya juga harus paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan provinsi.
Buat pemilik usaha kecil, pengecualian ini bukan izin membayar serendah mungkin, karena batas konsumsi dan garis kemiskinan tetap mengikat. Hitung dulu dua batas itu dari data resmi provinsimu, lalu bandingkan dengan UMP supaya kamu tahu seberapa jauh selisihnya sebelum menawarkan gaji.
UMP adalah batas bawah yang diwajibkan aturan, bukan patokan gaji wajar untuk setiap posisi. Pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih atau kualifikasi tertentu seharusnya dibayar mengikuti struktur dan skala upah, bukan berhenti di angka UMP.
Kalau kamu pekerja baru, cek apakah gaji pokok plus tunjangan tetapmu sudah setara UMP, lalu pantau juga bantuan seperti BSU 2026. Kalau kamu pemilik usaha, siapkan simulasi biaya dengan beberapa nilai alfa sebelum UMP provinsimu diumumkan paling lambat 21 November.
