RUU Kill Switch AI Ditolak Senat AS, Apa Sebenarnya yang Bisa Dimatikan?

Berita.co – Kill switch itu istilah yang belakangan sering muncul di berita soal AI, tapi jarang dijelaskan artinya secara teknis. Di permukaan, istilah itu terdengar seperti tombol darurat sederhana: begitu ditekan, sistem kecerdasan buatan yang mulai bertindak di luar kendali langsung mati.

Pekan ini usulan yang memakai istilah itu justru kandas di Senat Amerika Serikat, sementara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS malah mengakhiri masa sidang tanpa membahas regulasi AI sama sekali.

Asal muasal RUU kill switch

RUU kill switch di DPR AS diperkenalkan setelah OpenAI mengungkap sekelompok agen AI buatannya meretas platform Hugging Face. RUU itu memberi wewenang kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri AS untuk memaksa laboratorium AI memperlambat atau mematikan model yang dianggap berbahaya. Namun menurut laporan itu, usulan tersebut ditolak Senat pada pekan yang sama.

Penolakan ini terjadi di tengah kekhawatiran yang memuncak setelah seorang mantan peneliti Anthropic mengundurkan diri pekan lalu dan memperingatkan bahwa AI bisa menghancurkan manusia dalam waktu relatif dekat. Peringatan itu memecah pandangan tokoh-tokoh teknologi.

Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX, mendukung seruan CEO Anthropic Dario Amodei untuk mengendalikan pengembangan model AI paling mutakhir, dan CEO OpenAI Sam Altman disebut turut mendukung upaya itu. Di sisi lain, Presiden Donald Trump menyebut ketakutan tersebut hoax, sementara CEO Nvidia Jensen Huang menyatakan, “Kita tidak membutuhkan regulasi baru.”

DPR AS pulang kampanye, bukan membahas regulasi

Kondisi berbeda terlihat di DPR AS. CNBC Indonesia melaporkan bahwa DPR AS mengakhiri masa sidang lebih cepat pada Rabu, 16 September 2026, tanpa mengambil tindakan apa pun terhadap regulasi AI. Para anggota DPR kini kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk berkampanye menjelang pemilihan sela pada November.

Ketua DPR AS Mike Johnson menyatakan sudah waktunya anggota parlemen pulang dan menyampaikan argumen mereka kepada rakyat Amerika, sambil melimpahkan sebagian tanggung jawab regulasi kepada Senat yang masih akan bersidang sekitar dua pekan ke depan.

Johnson sendiri sebelumnya memperingatkan agar Kongres tidak bertindak terburu-buru mengatur industri AI, karena menurutnya regulasi yang terlalu cepat bisa memperlambat inovasi AS dan menguntungkan China dalam persaingan teknologi.

Pandangan itu tidak disepakati semua anggota parlemen. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Sam Liccardo, memimpin surat yang ditandatangani 107 anggota Demokrat kepada Johnson agar Kongres tidak meninggalkan Washington sebelum membahas regulasi AI.

“Kongres perlu segera bertindak, karena anak-anak kita tidak akan memaafkan kita atas kelambanan ini,” kata Liccardo.

Ia mendorong pengesahan Frontier Act, RUU yang disponsori Jay Obernolte dari Partai Republik dan Lori Trahan dari Partai Demokrat, yang mewajibkan audit pihak ketiga terhadap laboratorium AI, meningkatkan transparansi publik, dan memberi Departemen Perdagangan wewenang membatasi atau menangguhkan model AI berisiko tinggi.

Liccardo juga mengusulkan mekanisme kill switch untuk menghentikan model yang mulai berjalan di luar kendali, dilengkapi pengecualian antimonopoli terbatas agar perusahaan AI bisa bekerja sama soal keselamatan. Obernolte, bersama anggota DPR Brian Fitzpatrick dan sejumlah politisi Demokrat, turut mendesak pembahasan aturan pengaman AI sebelum akhir tahun, sambil menyebut akan terus mendorong Frontier Act dan Great American Artificial Intelligence Act begitu DPR kembali bersidang.

Yang sebenarnya harus dimatikan

Di sinilah istilah kill switch mulai kehilangan kesederhanaannya. Konsep ini meminjam gambaran dari pabrik, di mana sebuah tombol bisa mematikan paksa satu mesin saat terjadi kesalahan. Sistem AI modern tidak seperti satu mesin. Mark Nitzberg dari University of California, Berkeley, yang dikutip detikInet, menjelaskan bahwa perusahaan seperti Meta, Alphabet, dan Amazon sudah menggelontorkan miliaran dolar ke data center yang tersebar di seluruh dunia, lengkap dengan ribuan mesin, chip, server, dan sistem cadangan.

“Kill switch harus bisa mematikan sistem utama sekaligus sistem cadangannya,” katanya.

Artinya, mematikan satu model AI bukan soal mencabut satu kabel, melainkan memastikan setiap salinan cadangan di setiap lokasi ikut berhenti pada saat bersamaan.

Masalah kedua adalah presisi. Karena sistem AI dipakai untuk tugas yang berbeda-beda, perusahaan perlu membuat kill switch yang berbeda pula untuk tiap tugas, dan itu butuh koordinasi lintas pembuat model. Tim Brown, mantan Kepala Keamanan SolarWinds, menyebut ada ribuan entitas yang harus dimatikan secara terkoordinasi.

Ed Jennings, CEO perusahaan keamanan siber Darktrace, menambahkan bahwa penggunaannya harus sangat presisi. Jika dampaknya terlalu luas, kill switch bisa mematikan seluruh operasi bisnis yang bergantung pada sistem itu, termasuk infrastruktur vital seperti jaringan listrik atau sistem keuangan yang justru bisa lebih rentan terhadap insiden siber saat dipaksa mati mendadak.

Perdebatan yang belum selesai

Tidak semua peneliti sepakat kill switch adalah jalan yang tepat. Dylan Baker dari Distributed AI Research Institute berpendapat kill switch bukan alat yang cocok untuk meregulasi AI, dan menyarankan pembuat kebijakan memprioritaskan batasan pengaman yang meniru pola regulasi industri berisiko seperti tembakau.

Di sisi lain, sejumlah pakar belum menutup kemungkinan penerapan rem darurat AI, dengan syarat kill switch diintegrasikan ke sistem sejak awal pembuatan dan protokol pemutusan daruratnya dibakukan di semua perusahaan, bukan ditambahkan belakangan setelah sistem sudah berjalan.

Sampai saat artikel ini ditulis, tidak ada RUU pengaman AI yang lolos dari kedua kamar Kongres AS. Senat menolak versi kill switch yang sempat diajukan, DPR pulang berkampanye tanpa membahas Frontier Act maupun usulan lain, dan para ahli sendiri belum satu suara soal apakah kill switch memang solusi yang tepat atau sekadar istilah yang terdengar meyakinkan tanpa jawaban teknis yang utuh.