Pemerintah tengah mengkaji rencana membatasi pembelian Pertalite bersubsidi khusus untuk kelompok masyarakat mampu, sementara desakan agar konsumsi BBM subsidi dipantau secara real time juga mengemuka di waktu yang sama. Dua isu ini saling berkaitan karena keduanya menyasar satu masalah yang sama, yaitu potensi Pertalite tidak tepat sasaran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10 masih dalam tahap pengkajian per 3 September 2026. Desil adalah kategori yang menunjukkan posisi kesejahteraan ekonomi sebuah keluarga dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan desil 9-10 berarti termasuk golongan mampu. “Itu masih di-exercise. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran,” kata Bahlil, seperti dikutip Motorplus dari keterangannya yang merujuk Kompas TV.
Kamu bisa mengecek desil keluargamu sendiri lewat situs resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial, menggunakan data wilayah dan nama sesuai identitas. Hasil pengecekan itu akan menunjukkan posisi sosial ekonomi keluargamu yang tercatat dalam sistem, dan itu yang nantinya jadi dasar apakah pembelian Pertalitemu kena batasan atau tidak kalau aturan ini jadi berlaku.
Kenapa Pemerintah Didorong Memantau Konsumsi Pertalite Secara Real Time
Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi menilai digitalisasi penyaluran BBM subsidi tidak cukup hanya memudahkan akses. Sistem itu, menurutnya, juga perlu dilengkapi pemantauan real time agar pemerintah bisa mendeteksi lonjakan pola konsumsi secara cepat. “Harusnya digitalisasi itu selain kemudahan akses berbasis teknologi juga harus real time, sehingga ketika terjadi lonjakan tidak wajar pemanfaatan BBM subsidi ada apa ini? Langsung dipantau,” kata Ali, dikutip dari Antara lewat pemberitaan OtoDream.
Ali menyebut data dari aplikasi MyPertamina bisa dimanfaatkan pemerintah untuk memetakan pola konsumsi BBM di berbagai wilayah, sehingga lonjakan di luar pola normal bisa langsung diverifikasi. Ia juga mengingatkan bahwa penambahan kuota BBM subsidi akan berdampak langsung pada beban APBN, jadi penyusunan kuota perlu memperhitungkan proyeksi kebutuhan riil masyarakat.
Konsumsi Pertalite Berpotensi Melampaui Kuota 2026
Bahlil sebelumnya menyampaikan bahwa konsumsi Pertalite berpotensi melampaui kuota yang sudah ditetapkan dalam APBN 2026. Salah satu pemicunya adalah perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite setelah harga Pertamax naik pada 10 Juni 2026. Artinya, sebagian pembeli yang tadinya memakai BBM nonsubsidi kini beralih ke BBM bersubsidi karena selisih harga yang makin lebar, dan itu yang membuat kuota Pertalite lebih cepat terpakai.
Belum ada tanggal pasti kapan pembatasan desil 9-10 mulai diterapkan, karena pemerintah masih menyebutnya sebagai tahap pengkajian per awal September 2026. Tapi ada beberapa hal yang bisa kamu siapkan lebih awal sebagai bagian dari perhitungan biaya kepemilikan kendaraanmu, baik mobil maupun motor.
- Cek posisi desil keluargamu di situs Cek Bansos Kemensos, supaya kamu tahu apakah berpotensi masuk kelompok yang dibatasi.
- Kalau kamu memakai Pertalite dan masuk desil 9-10, siapkan estimasi selisih biaya kalau harus beralih ke Pertamax, mengingat harga Pertamax sudah naik sejak 10 Juni 2026.
- Kalau kamu masih di bawah desil 9, pantau saja perkembangan aturan ini karena kuota dan pola distribusi Pertalite juga sedang diawasi lebih ketat lewat wacana digitalisasi MyPertamina.
Kalau prioritasmu adalah memastikan akses Pertalite tetap lancar, langkah paling konkret adalah mengecek desil keluargamu sekarang juga lewat Cek Bansos. Kalau prioritasmu adalah mengelola biaya kepemilikan jangka panjang, mulai hitung selisih Pertalite dan Pertamax sebagai skenario cadangan, karena arah kebijakannya jelas menuju penyaluran subsidi yang lebih ketat dan lebih terpantau.
