Bahlil Pastikan Pertalite Tetap Rp10.000 Meski Warga Beralih dari Pertamax
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan harga Pertalite dan Solar tidak naik meski harga minyak dunia melonjak, sekaligus mengakui makin banyak pengguna Pertamax yang beralih ke BBM subsidi tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kepada wartawan pada Selasa, 15 September 2026, bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Solar, tetap dipertahankan meski harga minyak mentah dunia kembali menembus level di atas 100 dolar AS per barel. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter.
“Pemerintah sampai dengan hari ini memutuskan untuk tetap menjaga harga minyak subsidi tidak ada kenaikan,” kata Bahlil.
Harga minyak mentah Brent saat itu berkisar 108,68 dolar AS per barel, sementara minyak mentah WTI Amerika Serikat naik 95 sen atau 1 persen menjadi 103,45 dolar AS per barel. Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan langsung membebankan kenaikan harga minyak dunia itu ke harga Pertalite dan Solar. Ia menyebut pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan salah satu opsi yang disiapkan adalah menambah anggaran subsidi.
Bahlil mengaitkan keputusan ini dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya lebih mengutamakan perlindungan daya beli masyarakat menengah ke bawah dibanding menyesuaikan harga BBM subsidi mengikuti harga minyak dunia. Ia juga menyebut rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) sejak Januari hingga September 2026 masih berada di kisaran 85 sampai 90 dolar AS per barel, meski harga saat ini sudah di level 106 sampai 108 dolar AS per barel.
Bahlil Akui Pengguna Pertamax Beralih ke Pertalite
Di sisi lain, pada hari yang sama Bahlil juga mengakui adanya peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi seperti Pertamax ke Pertalite, seiring kenaikan harga BBM nonsubsidi dalam beberapa waktu terakhir. Menurut dia, peralihan ini menjadi salah satu faktor antrean pembelian Pertalite yang memanjang di sejumlah wilayah, termasuk Makassar, Sulawesi Selatan.
“Yang terjadi sekarang itu kan adalah sebagian ada yang shifting sebenarnya dari yang tadinya tidak memakai subsidi, mereka beralih ke minyak subsidi, ya nggak apa-apa,” kata Bahlil.
Bahlil memastikan ketersediaan BBM nasional masih aman dengan cadangan pada kisaran 20 hingga 23 hari. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat yang secara ekonomi mampu untuk tetap memakai BBM nonsubsidi, dengan alasan subsidi seharusnya diprioritaskan bagi yang memang membutuhkan.
“Saya mengimbau kepada saudara-saudara kita yang mampu, yang apa ya mobilnya yang bagus ya kita harus pakai perasaan lah, masa kita harus ambil hak subsidi untuk saudara-saudara kita yang berhak,” ujar Bahlil.
Selisih harga jadi alasan utama peralihan ini. Pertalite masih Rp10.000 per liter, sedangkan Pertamax berada di kisaran Rp15.950 per liter, atau selisih sekitar Rp5.950 per liter. Komposisi konsumsi BBM pun ikut bergeser, per Juli 2026 porsi Pertalite naik menjadi 80,3 persen sementara Pertamax turun menjadi 18,8 persen. Tren kenaikan konsumsi Pertalite ini sebenarnya sudah disinggung sejak Juli 2026 oleh Director of Regional Marketing PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading, Eko Ricky Susanto, yang saat itu juga mengaitkannya dengan naiknya harga Pertamax dan Pertamax Green.
Yang Perlu Kamu Pertimbangkan
- Kalau kamu memang secara ekonomi termasuk yang terdampak kenaikan harga BBM nonsubsidi, peralihan ke Pertalite tidak dipermasalahkan Bahlil, sepanjang penggunaannya wajar.
- Kalau kondisi ekonomimu tergolong mampu, Bahlil secara terbuka meminta kamu tetap memakai BBM nonsubsidi seperti Pertamax, supaya alokasi subsidi lebih tepat sasaran.
- Siapa pun pilihanmu, perhitungkan kemungkinan antrean lebih panjang di SPBU untuk Pertalite di sejumlah daerah, seperti yang sudah terjadi di Makassar.
Sampai berita ini ditulis, harga Pertalite Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter masih berlaku, dan pemerintah menyebutnya sebagai keputusan yang berjalan sampai hari pernyataan itu disampaikan, bukan jaminan jangka panjang yang sudah ditetapkan lewat kebijakan resmi baru.
