Pabrik BYD Subang Kembali Didemo Warga, Menperin Minta Dialog Lintas Instansi
Warga Subang menuntut BYD memprioritaskan pekerja lokal, yang menurut perkiraan FMSB masih di bawah 20 persen. Menperin Sarmuji menilai perbedaan persepsi antara perusahaan dan warga harus dipertemukan lewat dialog.
Berita.co – Lebih dari 1.000 orang dari Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) menggelar aksi di kawasan pabrik mobil listrik PT BYD Motor Indonesia di Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Tuntutan utamanya, perusahaan diminta memprioritaskan perekrutan tenaga kerja asal Subang.
Menteri Perindustrian Sarmuji merespons aksi itu dua hari kemudian, Jumat, 30 Oktober 2026, usai Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Jakarta. Ia menilai penyelesaiannya butuh koordinasi lintas instansi dan dialog langsung antara perusahaan dan warga.
Tiga tuntutan warga Subang
FMSB memperkirakan pekerja lokal yang terserap di pabrik tersebut masih di bawah 20 persen. Dengan hitungan itu, dari setiap lima pekerja di fasilitas BYD Subang, kurang dari satu orang berasal dari Subang.
Angka 20 persen tersebut adalah perkiraan FMSB, bukan data resmi perusahaan. Sarmuji sendiri menyebut pihak industri merasa sudah cukup menyerap tenaga kerja lokal.
Selain soal serapan tenaga kerja, massa meminta BYD menggandeng vendor pengolahan limbah yang memiliki izin resmi. Tuntutan ketiga adalah pelibatan nyata pelaku usaha lokal Subang dalam kegiatan industri di kawasan itu.
Juru bicara aksi, Megi Akbar Setiawan, menegaskan demonstrasi tersebut bukan penolakan terhadap investasi BYD. Warga ingin kehadiran pabrik ikut membuka lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar.
Menperin: beda sudut pandang perlu dipertemukan
“Kami terima informasinya, tapi tentu saja penyelesaiannya tidak hanya ada di Kementerian Perindustrian. Nanti kita cek, kalau perlu kita menghubungi di luar Kementerian Perindustrian, pasti kita lakukan,” kata Sarmuji.
Sarmuji melihat akar masalahnya ada pada perbedaan persepsi. Industri merasa sudah menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah memadai, sementara warga menilai kesempatan yang diberikan belum cukup.
“Ini yang harus dipertemukan agar sama-sama satu frekuensi, karena kalau berbeda frekuensi akan terus ada problem,” ujarnya.
Sejauh ini Kementerian Perindustrian baru menyatakan akan mengecek persoalan tersebut dan berkoordinasi dengan instansi lain bila diperlukan. Bagi warga Subang yang sedang mencari kerja, peluang rekrutmen lokal yang lebih besar bergantung pada hasil dialog antara BYD dan perwakilan masyarakat.
Bukan gangguan pertama
Pada April 2025, pembangunan pabrik BYD di Subang juga sempat terganggu oleh oknum organisasi kemasyarakatan. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza saat itu menyatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan perusahaan dan berharap kejadian serupa tidak terulang.
Aksi pekan ini datang sekitar 18 bulan setelah gangguan tersebut. Pimpinan MPR RI Eddy Soeparno sebelumnya juga menyoroti dugaan praktik premanisme yang mengganggu investasi di pabrik BYD Subang dan meminta aparat penegak hukum bertindak tegas.
BYD bukan satu-satunya investor yang mengalami hal serupa. Ketua Umum Periklindo Moeldoko menyebut VinFast, pabrikan mobil listrik asal Vietnam, juga pernah mengalami gangguan saat membangun fasilitas produksinya.
Moeldoko mengingatkan risiko di balik gangguan semacam ini bagi pasar kerja. “Jika investor pergi, angka pengangguran berpotensi semakin melonjak,” katanya.
