Hashim Tepis Narasi Indonesia Gelap karena Utang, Sebut Rp10.000 Triliun Ekonomi Belum Tercatat
Hashim Djojohadikusumo menyebut rasio utang Indonesia sekitar 40 persen PDB dan membantah narasi krisis utang di media sosial. Ia juga menyebut Rp10.000 triliun aktivitas ekonomi belum tercatat dan menjadi sasaran digitalisasi pajak.
Berita.co – Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo membantah narasi bahwa Indonesia menuju krisis karena beban utang, narasi yang menurutnya banyak beredar di media sosial. Ia menyampaikannya dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
“Indonesia gelap karena Indonesia dibebani utang, ternyata itu bohong!” kata Hashim, yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi.
Rasio utang 40 persen dan cara membacanya
Hashim menempatkan rasio utang Indonesia di kisaran 40 sampai 41 persen dari produk domestik bruto (PDB), dengan merujuk IMF dan Bank Dunia. Sebagai pembanding, ia menyebut Thailand 54 persen, Vietnam 57 persen, Malaysia 61 persen, Amerika Serikat 120 persen, Jepang 250 persen, dan China 268 persen.
Data World Economic Outlook IMF mencatat utang bruto pemerintah Indonesia sebesar 40,9 persen PDB pada 2025 dan diproyeksikan 41,7 persen pada 2026. Angka itu sejalan dengan kisaran Hashim, tetapi IMF mengukurnya sebagai utang pemerintah saja, bukan gabungan utang pemerintah dan swasta seperti yang ia sampaikan.
Untuk negara pembanding, basis data IMF yang sama memberi angka berbeda dari daftar Hashim. Utang pemerintah Malaysia tercatat 70,5 persen, Thailand 64,7 persen, Vietnam 30,5 persen, Amerika Serikat 124,4 persen, Jepang 204,8 persen, dan China 98,6 persen PDB pada 2025.
Perbandingan antarnegara baru setara bila memakai ukuran utang yang sama. Dengan ukuran utang pemerintah versi IMF, Indonesia tetap lebih rendah dari Malaysia, Thailand, Amerika Serikat, Jepang, dan China, tetapi lebih tinggi dari Vietnam.
Rp10.000 triliun ekonomi belum tercatat
Di forum yang sama, Hashim mengutip Bank Dunia bahwa sekitar 35 sampai 40 persen kegiatan ekonomi Indonesia tidak tercatat. “Berarti ada kurang lebih Rp 10.000 triliun yang tidak tercatat,” katanya.
Ia mengaitkan angka itu dengan rasio penerimaan negara yang masih sekitar 12 persen dari PDB tercatat. Kamboja, menurut Hashim, sudah di level 18 persen dan Vietnam 23 persen.
Hashim memperkirakan kenaikan rasio penerimaan sampai setara Kamboja bisa menambah sekitar Rp1.500 triliun per tahun. Selisih rasionya 6 poin persentase, sehingga hitungan itu mengandaikan PDB tercatat sekitar Rp25.000 triliun, yaitu Rp1.500 triliun dibagi 6 persen.
Pajak digital jadi andalan
Untuk menutup celah itu, pemerintah menyiapkan digitalisasi pemungutan pajak dengan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Hashim menyebut skemanya akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, dan perusahaan teknologi finansial (fintech).
Targetnya, rasio penerimaan Indonesia setara Kamboja dalam dua sampai tiga tahun. Hashim juga menilai aparat pajak dan bea cukai perlu diperkuat agar potensi tambahan penerimaan itu benar-benar masuk kas negara.
Bagi pelaku usaha dan pekerja, arah ini berarti transaksi lewat bank dan fintech makin berperan dalam pemungutan pajak. Selain soal utang dan pajak, Hashim menyebut Indonesia sudah mencapai swasembada pangan tiga tahun lebih cepat dari target.
