Amran Copot 8 Pejabat Bulog dan Bapanas Buntut Oplos Beras SPHP, Tersangka Mitra RPK

Berita.co – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mencopot delapan pejabat Perum Bulog dan Bapanas pada Kamis (29/10/2026), buntut dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium. Dua pejabat lain menerima surat teguran.

Amran menyebut sanksi ini bentuk tanggung jawab atas kelalaian mengawasi distribusi beras bersubsidi. “Dari atas ke bawah, copot semua,” tegasnya.

Satgas Pangan Polri akan menindaklanjuti pemeriksaan terhadap para pejabat tersebut. Pejabat yang terbukti terlibat pidana akan diserahkan ke penegak hukum.

Rincian sanksi: enam pejabat Bulog, dua pejabat Bapanas

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani merinci enam pejabat Bulog dinonaktifkan dan dua lainnya menerima surat teguran. Dua pejabat sisanya berasal dari Bapanas, sehingga total pejabat yang dicopot mencapai delapan orang.

Pejabat Bulog yang dinonaktifkan bertugas di Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, wilayah tempat kasus ini terungkap. Rizal menyamakan tanggung jawab itu dengan kapolda atau pangdam yang harus menanggung kejadian besar di wilayahnya.

Status nonaktif belum berarti para pejabat terbukti terlibat. Rizal menyatakan penonaktifan dilakukan agar pemeriksaan berjalan independen dan bukti tidak hilang, sementara pejabat yang tidak terbukti bersalah akan dipulihkan ke jabatan sederajat.

Modus: beli Rp11.500, dijual sebagai premium Rp17.000

Kasus ini berawal dari temuan di Toko Beras Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur, serta Pasar Induk Beras Cipinang pada Rabu (28/10/2026). Kronologi awal temuan itu tercatat dalam liputan sidak Mentan di Matraman.

Menurut Amran, pelaku membeli beras SPHP dari Bulog seharga Rp11.500 per kg, padahal beras itu semestinya sampai ke konsumen dengan harga Rp12.500 per kg. Kemasan lalu dibongkar dan isinya dipindah ke karung lain, sebagian dijual sebagai beras premium dan sebagian dicampur beras berkualitas rendah.

Harga jual sebagai beras premium yang terungkap saat sidak mencapai Rp17.000 per kg. Dihitung dari harga beli Rp11.500, selisihnya Rp5.500 per kg atau sekitar 48 persen.

Barang bukti awal yang ditemukan sekitar 600 ton. Dengan selisih Rp5.500 per kg, volume itu setara potensi keuntungan kotor sekitar Rp3,3 miliar, belum termasuk dugaan Amran bahwa beras yang diselewengkan sudah mencapai ribuan ton.

Tersangka mitra RPK, pengawasan diperketat

Polisi sudah memeriksa sembilan orang dari pihak swasta, satu di antaranya berstatus tersangka. Bulog menyebut tersangka berinisial RH adalah mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang membeli beras SPHP lewat aplikasi Klik SPHP.

Pembelian oleh RPK umumnya dibatasi dua hingga empat ton per pemesanan, menurut Rizal. RH diduga memesan empat ton dalam dua hari berturut-turut, sehingga pola pembelian itu ikut didalami.

Bulog membentuk satgas bersama kepolisian untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pegawai internal. Pemeriksaan juga akan menyasar RPK di seluruh Indonesia, terutama mitra dengan pemesanan dalam jumlah atau frekuensi tak wajar, dan pemerintah berencana menerbitkan surat edaran pengawasan.

Beras SPHP disubsidi agar warga bisa membeli beras dengan harga terjangkau, dan Amran menyebut dukungan subsidi bagi Bulog di tahap penyerapan mencapai Rp6.000 per kg. Dampak penindakan ini terhadap harga beras di pasaran dibahas dalam proyeksi Amran soal turunnya harga beras.

Beras SPHP resmi dijual dalam kemasan SPHP dengan harga Rp12.500 per kg. Beras curah yang diklaim premium dengan harga jauh di atas itu layak kamu cek asal-usulnya sebelum membeli.