Pemerintah kota New York resmi menghentikan penggunaan AI generatif untuk siswa sekolah negeri, mulai dari jenjang prasekolah sampai kelas delapan.
Moratorium ini diumumkan Wali Kota Zohran Mamdani pada Kamis (3/9) dan berlaku selama satu tahun, berdampak ke sekitar 600 ribu siswa atau dua pertiga populasi siswa sekolah negeri New York City.
Apa yang dilarang, dan apa yang masih boleh
Menurut CNN Indonesia, kebijakan ini menghentikan atau menonaktifkan komponen AI pada lebih dari 38 program yang sebelumnya dipakai sekolah, kalau produk itu tidak memenuhi standar keselamatan dan pengawasan baru. Salah satu yang kena dampak adalah Amira, aplikasi tutor membaca berbasis AI. Pemerintah kota juga menolak memakai produk yang fitur AI-nya tidak bisa dimatikan.
Larangan ini bukan tanpa pengecualian. Teknologi asistif untuk sebagian siswa penyandang disabilitas dan pelajar bahasa Inggris tetap boleh dipakai, begitu juga untuk tugas pemrograman dan buku elektronik.
Batasan lain: waktu layar dan proyek percontohan SMA
Selain AI, NYC juga membatasi pemakaian perangkat individu di kelas. Siswa jenjang prasekolah sampai kelas dua sama sekali tidak boleh pakai perangkat pribadi. Siswa kelas tiga sampai lima direkomendasikan maksimal 30 menit per hari, sementara siswa SMP direkomendasikan maksimal 45 menit per hari.
Pendekatan untuk siswa SMA beda. Mamdani menilai remaja di jenjang ini sudah tumbuh di dunia yang dipenuhi AI, jadi NYC menjalankan lima proyek percontohan yang mencakup maksimal 50 ribu siswa SMA, sekitar 5 persen dari populasi siswa sekolah negeri. Seluruh siswa SMA juga dapat kelas literasi AI dua kali dalam setahun.
Alasan Mamdani menghentikan AI generatif
Alasan di balik moratorium ini disampaikan Mamdani langsung dalam konferensi pers di Brooklyn pada hari pengumuman.
“Saya belum melihat studi yang menunjukkan bahwa AI bermanfaat bagi siswa sekolah dasar dan menengah, kecuali tentu saja penelitian yang disponsori perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan keuntungan,” kata Mamdani.
Dia menambahkan, orang tua di New York berhak tahu bahwa data anak-anak mereka tidak akan ditambang perusahaan teknologi besar, dan proses belajar anak tidak dikorbankan demi keuntungan perusahaan.
Presiden American Federation of Teachers, Randi Weingarten, menilai kebijakan ini sejalan dengan usulan organisasinya: siswa yang lebih tua perlu dipersiapkan menghadapi dunia digital, sementara anak yang lebih muda perlu lebih banyak belajar berpikir tanpa terlalu bergantung pada layar.
Kaitannya dengan aturan di Indonesia dan negara lain
Arah kebijakan NYC ini punya kemiripan dengan PP Tunas di Indonesia, yang lebih dulu membatasi akses anak-anak terhadap teknologi supaya tidak mengganggu masa pertumbuhan mereka. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut sedang menyiapkan regulasi lanjutan sebagai prinsip dan panduan penggunaan AI di Indonesia.
Langkah serupa juga muncul di negara lain. Norwegia menerapkan pembatasan AI di sekolah-sekolah negerinya, sementara Italia mewajibkan izin orang tua sebelum anak di bawah 14 tahun boleh memakai layanan AI.
Di level nasional, Amerika Serikat sedang membahas rancangan undang-undang yang mewajibkan verifikasi usia dan melarang perusahaan AI melayani anak di bawah umur, meski industri teknologi tercatat mengeluarkan biaya lobi sekitar 41,8 juta dolar AS pada paruh pertama 2026 untuk menghambat regulasi semacam itu.
New York sendiri berencana meneliti dampak moratorium ini terhadap perkembangan anak selama setahun ke depan, sebelum memutuskan apakah aturan ini dilanjutkan dalam bentuk kebijakan jangka panjang.
