Wacana Insentif Mobil Hybrid dari Menperin: Bebas Ganjil Genap Diusulkan, Pakar Minta Fokus ke Mobil Listrik
Menperin M Sarmuji mengusulkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mobil hybrid, termasuk bebas ganjil genap, tapi usulan ini belum menjadi aturan. Gaikindo melihat peluang investasi, sementara INDEF GTI meminta insentif difokuskan ke mobil listrik.
Berita.co – Kalau kamu sedang menimbang beli mobil hybrid atau mobil listrik, ada satu wacana baru yang perlu dipantau. Menteri Perindustrian M Sarmuji mengusulkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mobil hybrid, plug-in hybrid (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV). Usulan ini masih berupa wacana per Kamis, 22 Oktober 2026, belum menjadi aturan yang berlaku.
Isi usulan Menperin
Menurut laporan OtoDream, usulan insentif nonfiskal untuk mobil hybrid mencakup bebas aturan ganjil genap hingga parkir khusus. Perlakuan ini sama seperti yang sudah diterapkan untuk mobil listrik murni.
Sarmuji menyebut besaran insentif hybrid tidak perlu sama dengan mobil listrik murni. Ia mengaitkan usulan ini dengan momentum kenaikan harga BBM akibat kondisi geopolitik.
Ia juga mendorong pabrikan membuat mobil yang lebih irit BBM. Sebagai contoh, ia menyebut teknologi REEV bisa menempuh 65 km per liter dan sekitar 1.600 km dalam sekali isi penuh. Angka ini adalah klaim Menperin, bukan hasil uji yang dipublikasikan untuk model tertentu.
Soal waktu, Sarmuji berencana bertemu Menteri Keuangan untuk membahas usulan ini. Ia menargetkan realisasi tahun ini, tapi menyebut awal tahun depan juga tidak masalah.
Gaikindo melihat peluang investasi
Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika menilai insentif kendaraan elektrifikasi, termasuk hybrid, bisa menarik investasi otomotif. Dalam laporan terpisah, Putu menyebut penjualan mobil penumpang naik sekitar 10 persen dibanding tahun lalu.
Menurut Putu, kenaikan itu lebih banyak ditopang mobil yang irit BBM. Sementara itu, penjualan mobil konvensional bermesin bensin disebut turun cukup signifikan. Ia juga menyinggung rencana produsen di Subang meluncurkan BYD M6 DM-i.
Kritik pakar: insentif sebaiknya fokus ke mobil listrik
Pandangan berbeda datang dari INDEF Green Transition Initiative (INDEF GTI). Seperti dilaporkan CNN Indonesia, lembaga ini meminta anggaran insentif dipusatkan ke mobil listrik berbasis baterai (BEV).
Andry Satrio Nugroho, Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF GTI, beralasan mobil hybrid tetap mengisi bensin di SPBU. Mobil listrik tidak. Karena itu, menurutnya BEV memberi penghematan BBM paling besar untuk setiap rupiah insentif.
Ia merujuk dua data fiskal berikut:
- Konsumsi BBM bersubsidi dan berkompensasi hingga September sekitar 13,4 juta kiloliter, naik 9,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
- Realisasi subsidi dan kompensasi energi sudah Rp376,8 triliun, atau 84,3 persen dari pagu APBN 2026.
Andry juga menyoroti insentif PPN DTP untuk BEV yang belum berjalan. Pemerintah sebelumnya merencanakan PPN DTP 100 persen untuk mobil listrik berbaterai nikel dan 40 persen untuk baterai lain. Hingga pertengahan Oktober 2026, aturan pelaksanaannya belum terbit.
Kekhawatirannya, kalau insentif hybrid terbit lebih dulu, selisih harga hybrid dan BEV jadi menyempit. Pembeli yang tadinya siap pindah ke mobil listrik bisa kembali memilih kendaraan yang masih memakai BBM.
Tiga rekomendasi INDEF GTI
- Kementerian Keuangan segera menerbitkan PMK PPN DTP untuk BEV sesuai skema yang sudah diumumkan.
- Insentif fiskal baru untuk hybrid, PHEV, dan REEV ditunda sampai insentif BEV berjalan dan dampaknya ke konsumsi BBM dievaluasi.
- Pembangunan SPKLU diprioritaskan di wilayah yang berulang kali mengalami kelangkaan BBM.
Yang perlu kamu bandingkan sekarang
Sampai ada aturan resmi, belum ada insentif hybrid yang bisa kamu hitung ke harga beli. Skema, besaran, dan tanggal berlakunya masih bisa berubah setelah pembahasan dengan Kementerian Keuangan.
| Aspek | Mobil hybrid, PHEV, REEV | Mobil listrik (BEV) |
|---|---|---|
| Status insentif fiskal | Masih usulan Menperin | PPN DTP sudah direncanakan, aturan pelaksana belum terbit per pertengahan Oktober 2026 |
| Bebas ganjil genap | Masih usulan | Sudah berlaku |
| Isi BBM di SPBU | Tetap perlu | Tidak perlu, bergantung pada akses pengisian listrik |
Kalau prioritasmu kepastian harga dan fasilitas yang sudah berlaku hari ini, hitung dengan kondisi sekarang tanpa mengandalkan insentif hybrid. Kalau kamu belum punya akses pengisian listrik yang nyaman, hybrid atau PHEV tetap layak dibandingkan dari sisi konsumsi BBM. Kalau kamu bisa menunda pembelian beberapa bulan, pantau dulu terbitnya aturan PPN DTP BEV dan hasil pertemuan Menperin dengan Menteri Keuangan, karena keduanya bisa menggeser selisih harga.
