Angka Rp10.000 untuk kuota internet 2 GB terdengar murah, tapi di balik angka itu ada perangkat satelit yang harganya jauh lebih mahal. Skema jual beli sekecil itulah yang membuat Yogi Gilang Arya Setia, warga Dusun Sikakap Timur, Desa Sikakap, Kepulauan Mentawai, kini berstatus terdakwa di Pengadilan Negeri Padang.
Dari Modem Starlink Jadi Barang Bukti
Menurut Teknologi.id, perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Padang dengan nomor 450/Pid.Sus/2026/PN Pdg sejak 22 Juli 2026. Yogi didakwa menyelenggarakan jaringan atau jasa telekomunikasi tanpa izin dari pemerintah pusat, dengan aktivitas yang disebut berlangsung sejak sekitar 2024 hingga 1 Oktober 2025.
Barang bukti yang disita menunjukkan skema itu bukan sekadar berbagi koneksi ke tetangga. Yang disita antara lain satu perangkat internet Starlink, modem Starlink Gen3-V4, MikroTik RouterBoard 1100AHX4, converter HTB-31000, router Ruijie Reyee AX3100, inverter, dan baterai 12 volt 200 Ah, yaitu susunan perangkat jaringan yang dipakai untuk memecah satu koneksi satelit jadi banyak akses yang bisa dijual eceran.
Voucher yang ditemukan juga tercatat rapi: 257 lembar kuota 2 GB seharga Rp10.000, 253 lembar kuota 6 GB seharga Rp23.000, dan 58 lembar kuota 10 GB yang dicatat sebagai bonus. Buat kamu yang familiar dengan bisnis reseller pulsa atau kuota, pola ini mirip model resell konvensional, bedanya sumber koneksinya satelit yang belum berizin dijual ulang di wilayah itu.
Kenapa Sikakap Bergantung pada Starlink
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan alasan teknis di balik munculnya kebutuhan ini. Wilayah Sikakap sebenarnya sudah tercakup sinyal 4G, tapi belum memiliki jaringan serat optik alias fiber optic sebagai jalur backhaul-nya. Layanan 4G di sana juga masih bergantung pada satu operator saja.
Ini bagian yang sering bikin bingung orang awam, punya sinyal 4G di HP tidak otomatis berarti internetnya cepat dan stabil. Sinyal itu cuma jalur terakhir ke perangkat kamu, sementara kualitas sebenarnya ditentukan oleh jalur belakangnya, yaitu serat optik yang menghubungkan menara BTS ke jaringan inti. Tanpa fiber optic yang memadai, satu menara 4G bisa penuh sesak dan lambat meski batangnya penuh. Itu sebabnya warga Sikakap mencari alternatif lewat internet satelit Starlink, yang punya jalur langsung ke luar angkasa dan tidak bergantung pada infrastruktur darat yang belum tersedia.
Sikap Komdigi: Bina, Bukan Langsung Pidana
CNBC Indonesia mengutip pernyataan Meutya bahwa Komdigi menghormati proses hukum yang berjalan, tapi ingin persoalan ini juga dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat.
Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap proses hukum yang sedang berjalan, kita juga tidak ingin melakukan intervensi. Ini bukan bagian dari intervensi. Namun demikian, dari Komdigi kami melihat ada dua sisi. Yang pertama, seseorang yang melakukan layanan internet memang perlu memiliki izin. Tetapi sisi yang kedua, di Desa Sikakap, Mentawai, memang ada kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet yang kualitasnya lebih baik.
Opsi pembinaan yang disebut Meutya ada dua bentuk konkret, membantu warga mengurus izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi, atau menghubungkan mereka dengan penyelenggara jasa internet atau ISP yang sudah berizin sehingga posisinya berubah jadi reseller resmi. Dengan begitu, aktivitas yang tadinya ilegal bisa berjalan di dalam ekosistem yang diawasi negara, tanpa menghilangkan akses yang selama ini sudah dipakai warga.
Solusi Jangka Panjang Tetap di Infrastruktur
Di luar kasus Yogi, pemerintah menyiapkan jalur lain untuk mengatasi kesenjangan ini, yaitu lelang frekuensi 1,4 GHz untuk teknologi Fixed Wireless Access atau FWA. FWA secara sederhana adalah cara mengirim sinyal internet nirkabel langsung ke rumah tangga tanpa perlu menarik kabel fiber optic sampai ke tiap rumah, jadi lebih cepat digelar di wilayah terpencil dibanding menanam kabel serat optik satu per satu. Pemenang lelang itu diwajibkan membangun jaringan di wilayah-wilayah terpencil, termasuk yang punya karakteristik seperti Sikakap.
Meutya sendiri mengakui pembangunan infrastruktur semacam ini butuh waktu, dengan perkiraan dampaknya baru mulai terasa dalam setahun ke depan. Sampai saat itu tiba, kebutuhan warga di wilayah seperti Mentawai akan tetap ada, dan celah antara akses yang sudah tersedia secara teknis dengan akses yang benar-benar legal dan berizin masih perlu dijembatani satu per satu, seperti yang sedang dicoba lewat pendekatan pembinaan terhadap kasus Yogi ini.
Kasus ini pada akhirnya bukan soal siapa yang salah, melainkan soal jarak antara aturan perizinan telekomunikasi yang dibuat untuk skala operator besar, dengan kebutuhan riil warga di wilayah yang infrastrukturnya belum menyusul. Proses hukum di PN Padang tetap berjalan, sementara jalur pembinaan yang ditawarkan Komdigi jadi taruhan apakah solusi itu bisa datang lebih cepat daripada vonis.
