Hashim Bantah Narasi Indonesia Gelap, Pamer Swasembada Beras dan Investasi Transisi Energi

Berita.co – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, membantah anggapan bahwa Indonesia sedang menuju negara gagal.

Ia menyampaikan hal ini di hadapan para investor global dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Narasi yang disebut “Indonesia Gelap” itu sempat ramai di media sosial sebagai gambaran kondisi Indonesia yang dianggap sedang terpuruk. Hashim menyebut narasi itu tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Istilah Indonesianya adalah Indonesia gelap. Ada yang mengatakan Indonesia sedang menuju menjadi negara gagal. Menurut saya, Indonesia memang sedang menghadapi berbagai persoalan. Namun, Indonesia memiliki masa depan yang cerah,” ujar Hashim.

Alasan Hashim: Pertumbuhan Ekonomi dan Minim Konflik

Hashim menyebut ada beberapa alasan konkret di balik klaimnya bahwa masa depan Indonesia cerah, yaitu pertumbuhan ekonomi, kondisi demografi, posisi geografis, dan fakta bahwa Indonesia tidak terlibat dalam konflik global mana pun.

Dari sisi ketahanan pangan, Hashim juga menegaskan kondisinya aman. Ia bahkan menyebut Indonesia akan mampu bertahan jika pandemi serupa COVID-19 kembali terjadi, kapan pun waktunya.

Dalam forum yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menambahkan data soal investasi transisi energi. Ia menyebut investasi global untuk transisi energi pada 2025 mencapai rekor USD 2,3 triliun, meski tensi geopolitik dunia masih tinggi.

Belanja global untuk transportasi berbasis elektrik juga naik menjadi USD 900 miliar, dari USD 741 miliar pada tahun sebelumnya. Anindya memperkirakan peluang ekonomi dari target Net Zero Indonesia bisa mencapai USD 3,8 triliun hingga 2050.

Swasembada Beras Jadi Bukti yang Dipamerkan

Hashim juga memaparkan sejumlah indikator pangan sebagai bukti bahwa kondisi Indonesia tidak seburam narasi “Indonesia Gelap”. Cadangan beras pemerintah saat ini tercatat sekitar 5,3 juta ton dan masih terus bertambah, bahkan sampai gudang milik pemerintah kehabisan kapasitas dan harus menyewa gudang swasta.

Ia mengklaim capaian swasembada beras ini tercapai lebih cepat tiga tahun dari target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, dan menjadi yang pertama dalam 42 tahun terakhir.

“Ini adalah kali pertama Indonesia kembali mencapai swasembada beras dalam kurun waktu 42 tahun terakhir. Ini merupakan salah satu pencapaian besar kita. Maka dari itu, ketika ada yang menyebut Indonesia Gelap, jawabannya adalah tidak, Indonesia Terang,” kata Hashim, menurut detikFinance.

Pemerintah juga menargetkan swasembada kedelai dalam tiga tahun ke depan, lewat program food estate seluas 2 juta hektare di Papua yang menurut Hashim tidak mengalihfungsikan kawasan hutan.

Di sisi kebijakan harga, pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras sebesar 50 persen, dari Rp 4.000 menjadi Rp 6.500, serta memangkas harga pupuk sebesar 20 persen. Hashim menyebut tingkat kesejahteraan 120 juta penduduk yang bergantung pada sektor pertanian kini berada di level tertinggi sejak era 1980-an.

Pesan ke Investor Global

Hashim menyampaikan pernyataan ini langsung di hadapan investor global yang hadir di forum investasi dan keberlanjutan tersebut. Ia menilai kehadiran para investor itu sendiri sudah membantah narasi “Indonesia Gelap”.

Ia menekankan bahwa Indonesia tidak terlibat dalam konflik global mana pun, dan menilai hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penanaman modal asing. Hashim mengaitkan posisi ini dengan prinsip diplomasi yang dipegang Presiden Prabowo Subianto, yaitu “1.000 teman masih terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak”, yang ia sebut sebagai warisan dari para pendiri bangsa.

Bagi pelaku usaha dan investor, pernyataan Hashim ini berisi dua jenis klaim yang perlu dibedakan. Satu bagian berupa data yang bisa dicek ke sumber resminya, misalnya volume cadangan beras, besaran kenaikan HPP, dan potongan harga pupuk. Bagian lain berupa penilaian politis soal arah masa depan negara, yang sifatnya opini dan belum bisa diverifikasi dengan angka.

Perubahan HPP gabah dan beras serta pemangkasan harga pupuk relevan langsung bagi pelaku usaha di rantai pasok pangan dan agribisnis, karena memengaruhi biaya input dan harga jual di tingkat petani.

Sementara klaim soal besaran investasi transisi energi global dan peluang ekonomi Net Zero Indonesia lebih relevan bagi pelaku usaha yang mengevaluasi arah kebijakan dan minat investor di sektor energi baru.

Sebelum menjadikan angka-angka ini sebagai dasar keputusan bisnis, ada baiknya dicek silang ke data resmi dari kementerian atau lembaga terkait, bukan hanya dari kutipan pidato di forum publik.