DPR dan Pakar Soroti Syarat di Balik Wacana Kuliah Gratis
DPR dan pakar pendidikan menanggapi wacana kuliah gratis dengan menyoroti syarat tambahan, mulai dari anggaran KIP Kuliah sampai pengendalian jumlah mahasiswa baru. Kebijakan ini masih berupa usulan dan belum resmi berlaku.
Berita.co – Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri kembali ramai dibahas, menyusul kabar pemerintah yang tengah menggodok skema pendidikan negeri gratis mulai dari jenjang TK sampai perguruan tinggi.
Buat kamu yang sedang menyiapkan kuliah atau mengandalkan beasiswa untuk kuliah, penting dicatat bahwa ini baru usulan yang sedang dibahas, bukan kebijakan yang sudah berlaku.
Penyampaian DPR
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menilai perluasan akses pendidikan tinggi tidak cukup hanya dengan meniadakan biaya kuliah.
Ia menyebut pemerintah juga perlu memperkuat dukungan sarana dan prasarana, beasiswa, serta iuran pengembangan institusi (IPI). Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi yang dikutip dari YouTube TVR Parlemen, tertanggal 5 Oktober 2026.
Lalu mencontohkan, anggaran KIP Kuliah saat ini baru menjangkau 210.000 sampai 220.000 penerima, padahal kebutuhan riil diperkirakan mencapai 400.000 sampai 600.000 orang. Ia berharap kebutuhan ini bisa mulai terpenuhi pada tahun anggaran 2027, sembari menunggu pemerintah merampungkan skema resmi kuliah gratis.
Lalu menambahkan bahwa anggaran pendidikan tidak boleh hanya dialokasikan untuk menghapus biaya kuliah. Ia menyebut kebutuhan guru, sarana dan prasarana, beasiswa, peningkatan mutu, riset, dan operasional kampus sebagai pos lain yang juga perlu diperhatikan.
Menurutnya, evaluasi pelaksanaan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru turut dibutuhkan, supaya kebijakan ini memperkuat pemerataan akses tanpa mengganggu keseimbangan antara PTN dan PTS. Ia membuka kemungkinan kebijakan ini diterapkan bertahap, dengan tahapan dan target yang perlu disampaikan jelas kalau itu terjadi.
Yang Diingatkan Pakar Pendidikan
Pakar pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Achmad Hidayatullah, mengingatkan perlunya kajian komprehensif sebelum kebijakan ini diterapkan di level universitas.
Dalam laporan yang mengutip pernyataannya di laman resmi Umsura, Minggu, 4 September 2026, Dayat, sapaan akrabnya, menilai kuliah gratis perlu dibarengi pengendalian jumlah mahasiswa baru sesuai kapasitas kampus, supaya kualitas pembelajaran tidak turun karena kelas yang terlalu padat.
Menurutnya, pendidikan tinggi perlu menempatkan kualitas pembelajaran sebagai prioritas, bukan semata mengejar jumlah mahasiswa yang diterima, karena lingkungan akademik yang padat bisa mengurangi ruang untuk menumbuhkan growth mindset dan kemampuan berpikir inovatif mahasiswa.
Soal pendidikan gratis di jenjang sekolah, Dayat mengapresiasi arah kebijakan ini, tapi menyoroti praktik pungutan yang kerap dibungkus sebagai “sumbangan sukarela”.
Ia menilai praktik ini perlu dicegah, karena bisa berubah menjadi kewajiban terselubung yang membebani orang tua dan berisiko membuat anak kehilangan kesempatan sekolah.
Ia juga mengingatkan agar digitalisasi pendidikan diterapkan secara proporsional, karena pembelajaran daring tanpa infrastruktur dan pedagogi yang memadai berisiko menghambat kemampuan berpikir mandiri siswa, sementara peran guru dan dosen sebagai pembimbing tetap penting.
Sampai saat ini, kuliah gratis di perguruan tinggi masih berstatus wacana yang dibahas pemerintah bersama DPR, belum menjadi kebijakan resmi.
Kalau kamu sedang menyiapkan pendaftaran kuliah atau mengandalkan KIP Kuliah dan beasiswa lain, langkah paling aman adalah memantau perkembangan skema resmi dari pemerintah dan DPR, serta mengecek berkala situs resmi KIP Kuliah untuk kuota dan syarat terbaru, karena besaran dan tahapan kebijakan ini masih bisa berubah sebelum ditetapkan.
