Insentif Pajak 2027 Diproyeksikan Rp632 Triliun, Manufaktur Penerima Terbesar
Pemerintah memproyeksikan belanja perpajakan 2027 sebesar Rp632 triliun, naik Rp55,6 triliun dari estimasi 2026. Manufaktur menjadi penerima terbesar, sementara UMKM tetap memakai PPh final 0,5%.
Berita.co – Pemerintah memperkirakan belanja perpajakan, yaitu pajak yang sengaja tidak dipungut atau dibebaskan, mencapai Rp632 triliun pada 2027. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan angka itu dalam Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Angka tersebut naik dari estimasi 2026 sebesar Rp576,4 triliun, setara 2,24% dari produk domestik bruto (PDB). Selisihnya Rp55,6 triliun, atau tumbuh sekitar 9,6% dalam setahun.
“Secara aturan pajak seharusnya dikumpulkan oleh pemerintah, dikenakan pajak tersebut. Tetapi dengan sengaja kita membuat relaksasi, tidak memungut atau dengan sengaja kita membuat pembebasan,” kata Suahasil.
Manufaktur menyerap porsi terbesar
Sektor manufaktur menjadi penerima belanja perpajakan terbesar. Fasilitasnya antara lain tax holiday, tax allowance, tarif efektif PPN, dan pembebasan PPh atas dividen.
“Manufaktur paling tinggi. Sebab, di situ ada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan tax holiday, tax allowance, hingga pengurangan pajak,” ujar Suahasil.
Laporan mencatat belanja perpajakan sektor manufaktur pada 2026 mencapai Rp137,2 triliun. Angka itu sekitar 23,8% dari total estimasi Rp576,4 triliun pada tahun yang sama.
Di bawahnya ada pertanian Rp60,5 triliun, perdagangan Rp55,3 triliun, jasa lainnya Rp53,5 triliun, serta jasa keuangan dan asuransi sekitar Rp52,1 triliun. Kelima sektor ini menyerap Rp358,6 triliun, atau sekitar 62% dari total 2026.
Keringanan untuk UMKM dan rumah tangga
Pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar setahun membayar PPh final 0,5% dari omzet. Wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh.
Sebagai gambaran, pelaku usaha dengan omzet Rp2 miliar setahun membayar PPh final Rp10 juta. Tarif normal PPh badan adalah 22% dari laba, bukan dari omzet.
Di sisi konsumsi, pemerintah membebaskan PPN untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah serta sejumlah barang dan jasa tertentu. Fasilitas pajak juga diberikan untuk sektor transportasi umum, pendidikan, kesehatan, dan konstruksi.
Pemerintah turut membebaskan PPh final atas pengalihan tanah dan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Suahasil, berbagai relaksasi ini ditujukan untuk membantu dunia usaha dan rumah tangga sekaligus menjaga daya beli.
Naik tajam dalam tiga tahun
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mencatat belanja perpajakan Rp362,5 triliun pada 2023 dan Rp400,1 triliun pada 2024, setara 1,81% PDB, dalam Laporan Belanja Perpajakan 2024. Dibanding 2024, proyeksi 2027 lebih tinggi Rp231,9 triliun, atau naik sekitar 58% dalam tiga tahun.
Suahasil menyebut pemerintah setiap tahun sengaja tidak memungut pajak sekitar 2% dari PDB. Menurutnya, rasio pajak yang tercatat sekitar 10% sebenarnya bisa mencapai 12% bila seluruh potensi dipungut.
“Jadi, pajak bukan hanya menarik uang, tetapi juga memberikan insentif kepada perekonomian,” kata Suahasil.
Untuk 2027, pemerintah baru menyebut angka total dan manufaktur sebagai penerima utama. Usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar masuk skema PPh final 0,5%, sedangkan wajib pajak badan di atas batas itu kembali ke tarif normal 22% dari laba, dan kamu bisa mencocokkan ketentuannya di situs resmi DJP.
